PSSI dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sudah “membagi” tugas di ranah sepak bola. Bila federasi kini mengurus hukum keolahragaan, maka fokus BOPI ialah persoalan hukum negara di sepak bola.
Penulis: Ferry Tri Adi
“Sejak 20 Desember lalu BOPI sudah mengadakan pertemuan dengan PSSI kepengurusan baru. Kami sepakat kalau verifikasi menyangkut hukum keolahragaan menjadi bagian federasi, sementara verifikasi berkaitan hukum negara menjadi fokus BOPI,” tutur Ketua Umum BOPI, M Noor Aman.
"Misal, PSSI mengurus verifi kasi stadion, sedangkan kami menjamah legalitas klub, izin tinggal pemain asing, dan sebagainya," ucapnya.
Namun, bukan berarti berkurangnya “wilayah” itu memudahkan tugas BOPI memperbaiki tata kelola sepak bola Tanah Air. Pada pekan ini, BOPI terang-terangan mengincar legalitas PT Liga Indonesia Baru.
Operator anyar untuk kompetisi Liga 1 2017 itu dipertanyakan keabsahannya.
“PT LIB itu operator baru. Kami belum tahu soal legalitas PT LIB karena belum membaca akta notaris. Sebagai PT, kami memberikan syarat operator liga itu kudu berbadan hukum, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan kas minimal atau modal sebesar Rp 20 miliar,” kata Noor Aman.
BOPI sebetulnya memberikan tenggat pada Rabu (5/4/2017) kepada PT LIB melengkapi semua dokumen agar surat rekomendasi keabsahan sang operator keluar. Tenggat tersebut dibuat karena sepak mula Liga 1 semakin dekat, yaitu 15 April 2017.
Namun, BOPI memberikan keleluasaan tenggat hingga tanggal 6 April 2017 (di luar tenggat cetak BOLA, red.) setelah mereka bertemu dengan perwakilan PT LIB, Selasa (4/4/2017).
“Kami menetapkan tenggat itu supaya pihak lain bisa bekerja dengan baik seperti Polri. Idealnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk mengecek berbagai wilayah penyelenggaraan Liga 1. Izin keramaian keluar tak hanya dari rekomendasi BOPI, tapi juga Kepolisian Daerah (Polda) dan panitia pelaksana,” ujar Noor Aman.
| Editor | : | Estu Santoso |
| Sumber | : | Tabloid BOLA |
Komentar