Awal pekan lalu, PSSI menggelar pertemuan untuk membahas pelaksanaan Liga 1. Hal itu terkait dengan proses pengajuan lisensi klub ke Asian Football Confederation (AFC).
Penulis: Kukuh Wahyudi
Forum itu melibatkan hampir seluruh komite yang berkaitan dengan pelaksanaan liga, yaitu Komite Kompetisi, Komite Wasit, Komite Legal, dan Komite Media.
Ada tiga hal yang menjadi pembahasan pokok. Pertama soal tata kelola. Poin tersebut meliputi administrasi, legalitas, infrastruktur, keuangan klub, serta pihak di luar PSSI, yaitu Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Kementerian Tenaga Kerja, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
"Tentang hal ini (teknis), PSSI dan PT LIB (Liga Indonesia Baru) ingin membuat formulasi paramater parameter apa saja yang akan dicapai sampai selesainya liga."
Joko Driyono, Wakil Ketua Umum dan Carateker Sekjen PSSI.
"Pembahasan itu dimaksudkan untuk menyongsong proses pengajuan lisensi klub Liga 1 ke AFC agar tim yang mewakili Indonesia di kompetisi internasional tidak terganjal persyaratannya," kata Joko Driyono, Wakil Ketua Umum sekaligus carateker Sekjen PSSI.
"Namun, secara umum, hasil evaluasinya sangat menggembirakan meski masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan," tuturnya.
Tigorshalom Boboy, Manajer Departemen Lisensi Klub PSSI, menguatkan pernyataan Joko.
"Kalau ada klub yang menjadi juara tapi tidak punya lisensi, maka klub itu tidak bisa berlaga di kompetisi AFC tahun depan," ucapnya.
PSSI memang tengah mendorong agar jumlah klub yang mendapatkan lisensi profesional dari AFC bisa meningkat dari periode 2014, yakni hanya Persipura, Arema, dan Persib.
Pasalnya, untuk ajang AFC di 2018, Indonesia mendapatkan jatah tiga slot, satu tiket play-off Liga Champions dan dua tiket Piala AFC 2018.